Jakarta, Timohh News —

Calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil (RK) membeberkan alasan dirinya bertanya kepada calon gubernur Dharma Pongrekun soal pandemi COVID-19 saat debat Pilgub Jakarta 2024.

RK mengatakan, alasan dia meminta bukan untuk mencari tahu keyakinan agama terkait pandemi COVID-19.

Namun, ia bertanya karena ingin mengetahui bagaimana sikap Dharma jika menjadi gubernur dan apakah akan berbeda pendapat dengan pemerintah pusat.

“Kalau pemerintah pusat sudah bilang A, kalaupun kita tahu B, tugas hukum kita mematuhi pukulan palu A. Ini hubungan konstitusional,” kata RK usai debat, Minggu (06/10) malam.

Katanya, “Itulah masalahnya, tidak percaya pada Covid dan juga tidak percaya pada Covid. Tapi bagaimana menyikapinya ketika perbedaan pendapat kembali muncul ketika undang-undang mengatakan gubernur mana yang harus patuh kepada Presiden”

Dalam diskusi tersebut, Dharma menyampaikan bahwa pandemi COVID-19 tahun 2020 merupakan agenda asing untuk melemahkan kedaulatan Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Dharma saat menjawab pertanyaan RK, apa yang akan dilakukannya jika hal seperti pandemi terjadi lagi, meski ia berharap hal itu tidak terjadi.

Dharma mengatakan, pemimpin hendaknya tidak hanya melihat apa yang tertulis, tapi juga apa yang tersirat.

“Saya memahami betul pandemi ini. Pandemi ini merupakan agenda tersembunyi pihak asing untuk merampas kedaulatan negara,” kata Dharma dalam paparannya.

Katanya, “Yang jelas negara ini rapuh sekali sehingga kita harus mengikuti kondisinya, kenapa tidak mengikuti Taufiq, mengapa mengikuti Covid.”

Dharma mengatakan, banyak masyarakat yang bahkan tidak menyadari bahwa PCR yang digunakan selama ini bukan untuk tes Covid, melainkan untuk pengecekan dosis.

Ia mengatakan, tes Covid sebaiknya dilakukan hanya melalui air liur dan bukan melalui suntikan hidung.

Ia berpendapat, seorang pemimpin harus mampu memperjuangkan kesehatan rakyatnya. Ia tidak ingin perekonomian hancur akibat wabah penyakit. Agama menilai pandemi Covid hanyalah omong kosong belaka.

Menanggapi Dharma, RK menilai perbedaan pengelolaan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan hal yang biasa.

Namun, jika pemerintah pusat sudah mengambil keputusan tersebut, menurutnya, pemerintah daerah juga harus bisa mengikutinya.

Dia berkata, “Karena harus ada satu komando dalam penanganan krisis. Ada perbedaan pendapat dalam prosesnya, tapi begitu diputuskan, para pemimpin di tingkat presiden pasti akan berada di Utara untuk mengamankan dan melaksanakannya.” Harus bekerja sama.” RK (ya/biaya)