Jakarta, Timohh News —

Perusahaan farmasi pelat merah PT Indofarma (Persero) Tbk menjadi sorotan karena terlibat kasus korupsi di tengah upaya restrukturisasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Berdasarkan persoalan tunggakan pegawai sejak Maret 2024, Kementerian BUMN melaporkan penipuan atau PT Indofarma Global Medika (IGM) ke Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Mei 2024.

Kementerian BUMN dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) berkonsultasi dengan Kejaksaan Agung untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di anak usaha Indofarma tersebut.

Meski proses hukum masih berjalan, Kementerian BUMN menilai nasib Indofarma dan anak perusahaan masih perlu diselamatkan. Segala persoalan, termasuk utang kepada pemasok, harus segera diselesaikan.

Langkah ini kemudian diikuti dengan pembentukan satuan tugas yang dikenal sebagai satuan tugas untuk mentransformasi dan memulihkan perusahaan farmasi negara yang sedang sakit, termasuk Indofarma. Sebab permasalahan Indofarma terkait penyelamatan perusahaan, serta dugaan penipuan berdasarkan hasil audit BPKP.

Salah satu langkah segera untuk mengatasi masalah keuangan akut adalah dengan melepas sejumlah aset. Hasil penjualan aset tersebut akan digunakan untuk membayar seluruh hak karyawan, mulai dari gaji dan tunjangan bulanan hingga pesangon yang belum dibayarkan.

Biopharma Holding terus membantu perusahaan menyelesaikan kewajibannya kepada karyawan. Berharap seluruh pekerja yang terdampak bisa mendapatkan haknya.

Selain itu, perubahan signifikan juga terjadi pada masa depan operasional Indofarma. Jika dulu Indofarma memproduksi obat farmasi dalam jumlah banyak tanpa memperhitungkan kebutuhan pasar, kini perseroan fokus memproduksi berdasarkan pesanan.

Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi beban keuangan perusahaan akibat produk yang tidak terjual. Skandal Indofarma

Kasus Indofarma tak lepas dari terungkapnya dugaan penipuan yang merugikan negara hingga Rp436 miliar.

Shadik Akasya, Direktur Utama Bio Farma, selaku pimpinan holding BUMN farmasi mengungkapkan ada 10 kecurangan di Indofarma yang sangat merugikan perusahaan, dalam rapat dengar pendapat yang digelar pertengahan Juni 2024 di Gedung VI DPR RI. komisi dengan BUMN Farmasi.

Isu pertama yang terungkap adalah potensi kerugian IGM sebesar 157,33 miliar dari bisnis fast moving Consumer Goods (FMCG) milik IGM yang menjadi penyebab utama terpuruknya keuangan perseroan.

Lalu ada tanda-tanda kerugian IGM akibat penempatan dan pembayaran simpanan dan bunga sebesar Rp35,07 miliar (untuk kedua kalinya), kata Shadik dalam rapat dengar pendapat BUMN Farmasi di Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu. 19/6). .

Ketiga, 38,06 miliar dari agunan dan manfaat Oke Bank IGM. terbentuk Rp. Angka keempat menunjukkan pelunasan uang muka sebesar Rp 18 miliar tidak pernah dikreditkan ke rekening Indofarma Global Medika.

Kasus kelima semakin memperburuk keadaan dengan mengeluarkan dana dan pengeluaran tanpa dana transaksi yang menunjukkan kerugian sebesar Rp 24,35 miliar.

Keenam, kerja sama dengan PT ZTI tanpa perencanaan yang matang dalam pendistribusian alat kesehatan TeleCTG menimbulkan daftar biaya sebesar Rp4,50 miliar, disusul biaya lebih bayar sebesar Rp10,43 miliar akibat persediaan TeleCTG yang tidak terjual.

Ketujuh, fintech lending kurang baik bagi perusahaan yang menunjukkan IGM merugi Rp 1,26 miliar, kata Shadik.

Kedelapan, praktik bisnis terselubung yang tidak direncanakan dengan baik menyebabkan penipuan sebesar $2,67 miliar. Hal ini berdampak pada berkurangnya biaya stok masker, serta kerugian piutang tak tertagih PT Promedik sebesar Rp60,24 miliar dan sisa masker sebesar Rp13,11 miliar.

Kemudian, angka kesembilan menunjukkan kemungkinan terjadinya penipuan jual beli rapid test Panbio tanpa perencanaan yang matang sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp56,70 miliar. Hal ini juga berlaku pada kredit macet PT Promedik.

Terakhir, Indofarma mengalami kerugian Rp5,98 miliar dan piutang tak tertagih Rp9,17 miliar akibat jual beli alat PCR Covid-19 yang kadaluwarsa. Jika dihimpun, total potensi penipuan terhadap Indofarma dan anak perusahaan adalah Rp 436,87 miliar.

Direktur Utama Indofarma 2019-2023 Arief Pramahanto pun ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejati) DKI Jakarta pada Kamis (19/9). Dia dan dua orang lainnya yakni GSR selaku Direktur IGM 2020-2023 dan CSY selaku Head of IGM Finance juga telah ditetapkan sebagai tersangka baru.

Eliandriani, Direktur Utama PT Indofarma (Persero) Tbk, mengatakan ketiga tersangka diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 371 miliar. Indikator ini merupakan hasil perhitungan Financial Control Agency (FCA).

Ia pun menegaskan pihaknya mendukung penuh proses hukum tersebut. Dalam hal ini, Indofarma berkomitmen menjaga keandalan, akuntabilitas, dan transparansi.

Menteri BUMN Pak Eric Tohir mengatakan tidak ada toleransi terhadap praktik korupsi yang merugikan negara. PT Indofarma Tbk terus mendukung upaya pemberantasan korupsi di lingkungan BUMN, kata Eliandriani dalam keterangan resmi. Jumat (20/9).

Eliandriani menegaskan, gugatan terhadap mantan General Manager dan dua pejabat anak perusahaan tersebut tidak akan menghalangi perusahaan untuk pulih dari kesulitannya.

Indofarma berupaya menerapkan perubahan signifikan dari sudut pandang finansial dan bisnis. Tujuannya untuk menyelamatkan perusahaan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Menurutnya, kasus ini merupakan langkah awal untuk menghilangkan aktivitas kotor BUMN. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah berupaya menjadikan BUMN sebagai pilar perekonomian yang bersih dan terbuka.

(di dalam)