JAKARTA, Timohh News —

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya belanja pemerintah sebagai alat untuk mengurangi kemiskinan dan memperkuat jaminan sosial dalam pidato pertamanya pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, Jumat (16/8).

Dalam kesempatan tersebut, beliau menunjukkan bahwa pembangunan masyarakat di Indonesia yang tercermin dari indikator kesejahteraan sosial mengalami peningkatan yang signifikan dalam satu dekade terakhir karena adanya APBN yang ditargetkan.

Joko Widodo mengatakan angka pengangguran akan turun menjadi 4,8% pada tahun 2024. Ia mengatakan kemiskinan juga akan turun signifikan menjadi 9,03% pada tahun 2024, dan kemiskinan ekstrem juga akan turun menjadi 0,83% pada tahun 2024.

Menurutnya, upaya perlindungan masyarakat berpenghasilan rendah juga telah memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.

“Dalam 10 tahun terakhir, anggaran Kartu Indonesia Sehat sebesar Rp 361 triliun telah digunakan untuk memberikan manfaat kesehatan kepada lebih dari 92 juta peserta JKN setiap tahunnya di seluruh Indonesia, mulai dari bayi hingga lansia,” jelasnya.

Dalam suatu kesempatan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sesuai instruksi Presiden, APBN tahun 2024 akan fokus pada program prioritas seperti pengentasan kemiskinan dan kemiskinan.

“Kita akan berupaya menurunkan kemiskinan ekstrem hingga 0% pada tahun 2024, yang berarti kemiskinan akan berkurang,” ujarnya dalam keterangan tertulis usai Konferensi Terbatas Prinsip-prinsip Kebijakan Makroekonomi dan Fiskal RAPBN (KEM-PPKF) tahun 2024. itu,” katanya. Senin (20/2) Ketua.

Secara terpisah, pemerintah meningkatkan anggaran untuk mengurangi kesulitan menjadi 3%.

Ia juga menjelaskan, anggaran keamanan masyarakat yang digunakan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi (APBN) Provinsi 2024 tidak hanya berupa sembako dan bantuan keuangan langsung.

Sebagian besar anggaran tahun 2024 sebesar DR 496,8 triliun untuk subsidi, termasuk subsidi bahan bakar minyak (BBM), LPG, dan listrik.

Sedangkan subsidi nonlistrik seperti subsidi pupuk, kewajiban pelayanan publik atau PSO, bunga KUR, bunga KPR dan perkiraan manajemen risiko berjumlah Rp330 triliun.

Ia menambahkan, dana yang disalurkan APBN untuk ketahanan masyarakat pada tahun 2015 hingga 2020 mencapai Rp 2,736 triliun melalui alat kartu sembako PKH dan kiriman uang.

“Ini untuk mengurangi ketimpangan dan mengurangi kemiskinan ekstrem sehingga kapan pun kita tumbuh, masyarakat juga ikut menikmati, terutama mereka yang berada di lapisan bawah,” imbuhnya.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan penggunaan bantuan sosial dari anggaran pendapatan dan belanja pemerintah (APBN) terus meningkat selama lima tahun terakhir. Anggaran bantuan daerah tahun 2019 masih sebesar Rp97,6 triliun. Jumlah tersebut meningkat menjadi Rp125,6 triliun (2020) dan Rp156,44 triliun (2021) akibat pandemi.

Pada tahun 2022, seiring dengan meredanya epidemi, anggaran bantuan sosial akan turun menjadi Rp142,43 triliun. Namun pada tahun 2023 alokasinya meningkat lagi menjadi Rp143,57 triliun, dan pada tahun 2024 menjadi Rp15,23 triliun.

Perlindungan terintegrasi

Prioritas pemerintah untuk mengatasi kemiskinan adalah pengentasan kemiskinan ekstrem dan penguatan jaminan sosial agar inklusif. Diperkirakan program-program tersebut dapat menjangkau jutaan masyarakat miskin dan rentan serta memberikan dampak besar terhadap kesejahteraan negara.

Nunung Nuryartono, Wakil Menteri Pembangunan Sosial Pemerintahan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, menjelaskan pemerintah telah membuat rencana pembangunan sosial yang komprehensif melalui kebijakan jaminan sosial yang terintegrasi.

“Program jaminan sosial kami dirancang untuk mencakup semua tahap kehidupan, mulai dari kehamilan, anak sekolah, dan lansia. Kami berharap melalui pendekatan terpadu ini kita dapat mengatasi kemiskinan secara sistematis,” ujarnya pada Dialog Forum Merdeka Barat. 9. . (FMB9), Selasa (17/9).

Rencana ini mencakup upaya memperkuat jaminan kesehatan nasional, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan memberikan bantuan sosial yang lebih banyak dan lebih tepat sasaran. Salah satu prioritas utama jaminan sosial adalah mengatasi kemiskinan ekstrem, dengan tujuan mengurangi kemiskinan hingga kurang dari 0,3% pada akhir tahun 2024.

Nunung menjelaskan, pemerintah telah meningkatkan efektivitas penyaluran bansos sesuai tujuannya. Dengan menggunakan data yang akurat, pemerintah dapat memastikan bahwa bantuan sosial menjangkau mereka yang paling membutuhkan.

Dikatakannya: “Bantuan sosial merupakan hal yang penting untuk memberikan bantuan ekonomi kepada masyarakat miskin dan membutuhkan. “Tetapi tujuan jangka panjangnya adalah menciptakan pembangunan berkelanjutan, bukan dukungan jangka pendek,” tegasnya.

Kesehatan global

Selain bantuan sosial, sektor kesehatan juga penting dalam APBN tahun 2025. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 197,8 triliun untuk sektor kesehatan yang bertujuan untuk mendorong pelayanan kesehatan dan mengatasi inefisiensi.

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan, sejak Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dicanangkan pada tahun 2014, lebih dari 98% penduduk Indonesia telah tercakup dalam sistem jaminan kesehatan.

“Cakupan global ini memainkan peran penting dalam memastikan bahwa masyarakat miskin dan rentan, termasuk daerah terpencil dan kurang terlayani, memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan.

Selain cakupan layanan kesehatan di seluruh negeri, pemerintah juga berupaya keras untuk mengurangi inflasi, yang masih menjadi tantangan utama bagi kesejahteraan masyarakat. Sejak tahun 2013, tingkat pengangguran di Indonesia mengalami penurunan dari 37% menjadi 21,5% pada tahun 2023.

Bapak Dante telah mengkonfirmasi bahwa meskipun perkembangan ini penting, pemerintah terus fokus untuk mencapai target WHO yaitu kurang dari 20% pada tahun depan.

Hal ini dicapai melalui pendekatan yang spesifik dan rasional, termasuk perbaikan gizi dan peningkatan layanan kesehatan bagi perempuan dan anak.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan akses layanan kesehatan di daerah 3T (perbatasan, luar negeri, dan tertinggal). Pemerintah telah mengirimkan lebih dari 10.000 petugas kesehatan ke wilayah tersebut.

Ia melanjutkan, “Program ini bertujuan untuk mengatasi ketimpangan distribusi pelayanan kesehatan hingga ke daerah-daerah terpencil yang menjadi salah satu penyebab menurunnya bantuan di daerah-daerah tersebut.

Selain itu, Kementerian Kesehatan meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan melalui sistem telepon seluler serta menyediakan peralatan modern seperti USG, di rumah sakit setempat untuk mengurangi angka kematian perempuan dan anak perempuan.

APBN tahun 2025 merupakan instrumen penting yang menggerakkan roda pengentasan kemiskinan dan memperkuat jaminan sosial di Indonesia.

Pemerintah berharap sinergi antara program kesejahteraan sosial, kesehatan, dan upaya pembangunan ekonomi dapat mewujudkan masyarakat sejahtera dan berdaya saing.

Pendekatan komprehensif yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat diharapkan dapat menciptakan pembangunan berkelanjutan dan keberhasilan dalam mengatasi kemiskinan. (bebek/bebek)