Jakarta, Timohh News —

Menteri Keuangan (MENKU) Pak Muliani akhirnya membeberkan alasan Presiden Prabowo Subianto mencopot Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan menambah 2 Direktorat Jenderal (Dietgen) baru di Kementerian Keuangan (KMENKU).

Ia memahami banyak pihak yang mempertanyakan nasib Menteri Keuangan BKF, Fabrio Kakaribu. Ia menegaskan Fabrio tetap bawahan.

“Dia (Fabrio Kakaribu) masih (di Kementerian Keuangan), menjabat Dirjen Strategi Perekonomian dan Keuangan,” tegasnya dalam konferensi pers KiTA APBN di Jakarta Pusat, Kementerian Keuangan, Jumat (8/11).

“Kenapa diubah dari Badan (BKF) menjadi Ditjen? Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Rini Vidyantini), karena pencalonan, badan tersebut tidak mengambil kebijakan. Banyak. Akhirnya jadi Direktorat Jenderal ( (strategi ekonomi dan keuangan) yang berubah,” kata perempuan yang hanya diketahui bernama Ani itu.

Di sisi lain, manajemen senior baru telah ditambahkan. Kementerian Keuangan kini memiliki Direktur Jenderal Stabilitas dan Pembangunan Sektor Keuangan.

Bendahara Negara menegaskan, kehadiran Dirjen baru untuk memperkuat peran Kementerian Keuangan. Selain itu, pangkat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sebagai Sekretaris Kementerian Keuangan.

“(Kehadiran Dirjen Ditjen Stabilisasi dan Pembangunan Sektor Keuangan) lebih untuk memperkuat peran Kementerian Keuangan dari sudut pandang sektor keuangan dan khususnya internasional serta Sekretaris KSSK.” Ani menjelaskan.

“Soal organisasi (baru) Kemenkeu, mungkin nanti kita konferensi pers tersendiri saja,” ucapnya sambil menjanjikan struktur baru tersebut akan dibahas lebih lanjut di Kementerian Keuangan.

BKF dihapuskan dan ditambah 2 Direktorat Jenderal baru berdasarkan Peraturan Presiden (Perpress) Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan. Peraturan tersebut ditandatangani Presiden Prabowo pada 5 November 2024.

Pak Muliani juga menjelaskan pembagian kerja di antara ketiga wakil menterinya. Termasuk, soal kedudukan Kementerian Keuangan yang tidak lagi berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Perekonomian, melainkan langsung di bawah Presiden.

“Kami menggunakan organisasi yang bersifat matriks dan prinsipal. Jadi pada dasarnya, meskipun masing-masing Wakil Menteri (Wamenku) merangkap seorang Prinsipal, kami melayani banyak Kementerian/Lembaga (K/L),” jelasnya.

Jadi, tidak hanya satu kementerian koordinator, tapi kita membantu secara keseluruhan. Makanya kita turunkan wakil menteri agar semua menteri koordinator bisa datang. Ajukan pertanyaan tentang masing-masing strategi dan apa prioritasnya dalam koordinasi,” kata Ani.

(skt/sfr)