Jakarta, Timohh News —

Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Kapolri Andap Budhi Revianto ke dalam Panel Pakar Politik dan Keamanan Kementerian Hukum (Kemenkum).

Hal itu terungkap dari layanan pers Kementerian Hukum yang turut serta dalam acara pelantikan 11 pejabat baru eselon I hari ini.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, tujuan upacara pelantikan tersebut adalah untuk melaksanakan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, khususnya poin ketujuh yang bertujuan untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi. mencegah pelanggaran hukum. dan memberantas korupsi.

“Upaya (pelantikan) ini untuk mewujudkan tatanan hukum yang transparan dan berkeadilan,” kata Supratman, Graha Pengayoman, Jakarta, saat acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan tingkat menengah Kementerian Hukum, Jumat (15/1). 11). .

Supratman berpesan kepada para pejabat baru agar bekerja maksimal.

Kedudukan dan kekuasaan pasti akan berakhir, jujur ​​atau tidak, kekuasaan ini akan kita tinggalkan, jadi mari kita bersama-sama ciptakan yang baik untuk bangsa dan negara,” ujarnya.

Ia juga menyoroti lima poin yang harus dipatuhi oleh pegawai Kementerian Hukum. Khususnya integritas dan akuntabilitas, mendukung reformasi birokrasi, mengembangkan kompetensi dan profesionalisme, memperkuat sinergi antar kementerian, memberikan teladan dan semangat.

Berdasarkan salinan Keppres RI 169/TPA tanggal 2024, beberapa pejabat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kembali diangkat menduduki jabatan manajemen madya di Kementerian Hukum.

Di antaranya Komjen Pol Niko Afinta, Sekjen Kementerian Hukum, Dahana Putra sebagai Dirjen Perundang-undangan, Razilu sebagai Dirjen Kekayaan Intelektual.

Lalu ada Irjen Polisi Reinhard Silitonga sebagai Irjen Kementerian Hukum dan Min Wuxiheng sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Selain itu, beberapa nama baru juga telah dipilih untuk menduduki posisi pimpinan menengah di Kementerian Hukum, seperti Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Andriy Indradri, dan G.A.P. Suvardani diangkat menjadi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Prabowo juga menunjuk Wisnu Nugroho Devanto sebagai Panel Pakar Ekonomi dan Sosial Kementerian Hukum dan Suchipto sebagai Panel Pakar Penguatan Hubungan Antar Lembaga dan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum (ryn/tsa).