Jakarta, Timohh News —
Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) meminta Menteri Komunikasi dan Teknologi Digital (Menkomdigi) yang baru dilantik (Menkomdigi) Meutya Hafid membantu menjaga industri telekomunikasi tetap sehat.
Direktur dan Chief Business Officer Indosat Ooredo Hutchison (IOH) Muhammad Danny Buldansyah menjelaskan bagaimana industri telekomunikasi sedang mendapat tekanan yang kuat, salah satunya dari platform over-the-top (OTT).
Ia kemudian mengatakan, industri telekomunikasi juga mendapat tekanan dari sisi teknologi, seperti kehadiran Starlink.
“Lalu ada masalah klasik dari masa lalu yang masih belum terselesaikan, yaitu biaya regulasi di Indonesia yang sangat-sangat tinggi. Belum lagi kita akan kedatangan 5G, tapi spektrumnya belum ada,” kata Denny saat ditemui. acara peluncuran NEXTLeet di kantor Indosat, Selasa (21/10).
Menurut Denny, rangkaian tersebut merupakan pekerjaan rumah yang harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan di industri telekomunikasi, termasuk Comdigy.
Menurutnya, Komdigi telah banyak berkontribusi dalam pemulihan industri telekomunikasi dan salah satunya mengurangi beban operator telekomunikasi.
“Jelas bahwa biaya peraturan perlu dikurangi lebih lanjut, karena itulah yang terjadi di seluruh dunia dan seterusnya. “Pemerintah tidak lagi mengharapkan uang langsung dari operator, melainkan mengharapkan lebih banyak dari pengaruh perusahaan telekomunikasi yang lebih handal, cakupannya lebih luas, dan lain-lain,” kata Denny.
Denny mengatakan, idealnya tarif regulasi berada di bawah kisaran 10 persen. Saat ini, angka yang diterima dari operator sebesar 12-13 persen.
“Yang penting indikator nasionalnya di bawah 10 persen. Idealnya mungkin 6-7 persen. Sekarang (indikatornya) 12-13 persen,” ujarnya.
Selain itu, Denny mengatakan besaran biaya regulasi setiap tahunnya semakin meningkat, namun tidak sejalan dengan pertumbuhan industri.
Menurut dia, saat ini pertumbuhan industri telekomunikasi berada di bawah 5 persen.
Selain itu, Danny juga mengomentari perubahan nomenklatur Comdigi baru sebagaimana diubah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Comfo).
Menurutnya, saat ini adalah era digitalisasi dan perubahan nomenklatur ini merupakan hal positif yang mencoba menyikapi perkembangan zaman.
“Kami melihat peran Cominfo menjadi penting dalam bagaimana digitalisasi, transformasi digital terjadi di pemerintahan Indonesia. “Kalau kita bicara digital, itu mencakup semua industri,” kata Danny.
“Kami melihat ini sebagai hal positif karena transformasi digital berarti ada yang benar-benar memperhatikan,” imbuhnya.
(bromin/dmi)