Jakarta, Timohh News —

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memusnahkan ratusan ponsel, termasuk iPhone 16 yang diselundupkan ke Indonesia.

Pengrusakan dilakukan di Kantor DJBC Soekarno Hatta bersama aparat kepolisian dan pengurus panitia XI DPR RI pada Jumat (29/11). IPhone 16 dimusnahkan dengan cara pemotongan langsung dari Dirjen Bea Cukai Ascolani.

“Di sini barang ilegal iPhone 16 akan kami musnahkan, akan kami potong dengan alat. Barang ini sudah dikeluarkan untuk dimusnahkan,” kata Ascolani sambil bersiap memotong iPhone 16.

Ascolani mengatakan DJBC menyita total 102 ponsel atau tablet Apple, termasuk iPhone 16 ilegal. iPhone tersebut diangkut dari Batam menuju Jakarta melalui Bandara Internasional Soetta.

Seluruh iPhone 16 yang disita, kata Ascolani, melanggar ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 08 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor. 36 Tahun 2023 tentang kebijakan dan peraturan impor.

Sebanyak 102 iPhone masuk ke Indonesia tanpa membayar bea masuk yang seharusnya dibayar di Batam. Selain itu, penyelundupan dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan membawa barang bawaan penumpang atau mengirimkannya dengan kargo.

“Barangnya kita musnahkan, tidak ada satupun yang kita lelang. Kami menghancurkan segalanya. Untuk melindungi industri kita dan melindungi perekonomian kita. Kami bertindak sesuai aturan Menteri Perdagangan, serta peraturan Kementerian Perindustrian, untuk kemudian melindungi industri dan perekonomian kami,” ujarnya, dikutip CNBC.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang sebelumnya angkat bicara soal syarat yang harus dipenuhi Apple agar bisa menjual produk iPhone 16 di Indonesia.

Menurut Agus, Apple harus melunasi utang investasi obligasinya pada periode 2020-2023. Kementerian Perindustrian memperkirakan biayanya mencapai 10 juta dolar AS atau sekitar Rp 158 miliar (dengan kurs Rp 15.800 per dolar AS).

Namun Agus menegaskan, meski Apple sudah melunasi sisa utangnya, namun hanya 16 seri yang boleh dijual.

Agus mengatakan, agar bisa leluasa menjual produknya di Indonesia, Apple harus segera menyesuaikan usulan investasinya untuk periode 2024-2026. Dimana pelunasan utang dan penawaran baru harus dilakukan secara terpisah.

Pemerintah memang mendapat tawaran baru dari Apple, namun Agus menilai biaya tersebut terlalu kecil dibandingkan pangsa pasar pengguna iPhone dan produk Apple lainnya di Tanah Air.

“Komitmennya tahun 2024-2026 mereka harus mengajukan proposal, yaitu mengajukan proposal, tapi bagi kami setelah dilakukan evaluasi teknokratis, proposal tersebut tidak memenuhi standar atau prinsip keadilan,” jelasnya. . (aku/DNA)