Jakarta, Timohh News –
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbicara gamblang mengenai resesi yang terjadi di Indonesia selama lima bulan berturut-turut. Jokowi menekankan pemahaman terhadap penyebab deflasi untuk memastikan kondisi perekonomian tetap terkendali dan stabil.
Jokowi mengatakan, pemahaman dan data di lapangan diperlukan untuk mengetahui apakah deflasi disebabkan oleh harga komoditas yang lebih rendah, pasokan dan distribusi yang lebih baik, kelancaran pasokan barang, atau berkurangnya daya beli.
Namun yang namanya deflasi atau inflasi, keduanya harus bisa dikendalikan, kata Jokowi usai menghadiri acara Nusantara TNI Fun Run 2024 di Lapangan IKN, Minggu (6/10).
Oleh karena itu, harga yang berkelanjutan tidak merugikan produsen, baik petani, nelayan, UMKM, produsen, tetapi juga konsumen. Oleh karena itu, harga tidak naik, katanya.
Dalam situasi saat ini, Jokowi mengungkapkan inflasi tahunan (year-on-year) masih berada pada level yang cukup baik, yakni berkisar 1,8 persen.
Selain itu, ia mengingatkan jumlah tersebut tidak boleh terlalu rendah agar tidak merugikan produsen, khususnya petani dan sektor lain yang terkait dengan produksi.
“Yang perlu kontrol, yang perlu keseimbangan. Sekarang tahun lalu inflasi sekitar 1,8 persen itu bagus, tapi jangan sampai turun terlalu besar agar produsen tidak menderita, agar petani tidak menderita. untuk produk mereka.
Jokowi pun memahami menjaga keseimbangan tersebut tidaklah mudah. Namun, menurutnya, pemerintah akan terus mengupayakan stabilitas harga untuk melindungi produsen dan konsumen di seluruh sektor perekonomian.
“Tidak mudah menjaga keseimbangan dan kami akan terus berusaha,” tambahnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya mencatat PDB Indonesia mengalami kontraksi sebesar 0,12 persen secara bulanan pada September 2024.
Deflasi ini merupakan yang kelima berturut-turut pada tahun 2024, kata Amalija Adiningar Vidyasanthi, Direktur Eksekutif BPS. Situasi ini terjadi karena jatuhnya harga.
Deflasi pada September 2024 merupakan yang terparah dalam lima tahun terakhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo, ujarnya.
(khr/pta)