Jakarta, Timohh News —

Mekanisme subsidi BBM kemungkinan besar akan digantikan dengan bantuan tunai langsung kepada masyarakat di bawah pemerintahan baru Prabowo Subianto.

Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah menilai, subsidi energi sebaiknya diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini untuk membidik dengan lebih tepat.

Saat ini mekanisme subsidi energi seperti BBM, listrik, dan gas dibayarkan langsung oleh pemerintah kepada produsen.

“Kami ingin datanya diperbaiki, disempurnakan agar mereka (masyarakat miskin) mendapat bantuan langsung tunai, bukan untuk barangnya, tapi untuk keluarganya yang berhak menerimanya,” kata Burhanuddin, seperti dikutip CNBC Indonesia, Jumat ( 27/9).

Burhanuddin juga mengatakan masyarakat miskin tidak mendapat manfaat signifikan dari subsidi BBM karena sebagian besar tidak memiliki kendaraan.

“Masyarakat miskin tidak terima, tidak mendapat subsidi BBM. Mereka tidak dapat mesin. Mereka beli bensin, tapi satu melon (subsidi LPG) untuk dua minggu itu sangat kecil. Lalu siapa sebenarnya yang diuntungkan dari subsidi itu? kata Burhanuddin.

Rencana perubahan mekanisme subsidi bertujuan untuk memastikan bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat miskin, dengan memberikan subsidi dalam bentuk BLT yang lebih sesuai dengan kebutuhan sehari-hari.

“Kita mengurangi subsidi, tapi kita beralih ke hal-hal yang produktif. Artinya melalui pengurangan subsidi kita merangsang pertumbuhan kita,” ujarnya.

Terpisah, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) 2020-2024. Satya Widya Yudha menilai pemerintah sebaiknya merevisi Keputusan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014, guna mencapai penyaluran BBM bersubsidi yang lebih tepat sasaran. 191 dari tahun 2014.

Satya yakin, jika pemerintah memutuskan untuk tetap memberikan subsidi, solusinya adalah dengan memberikan subsidi langsung kepada masyarakat dan tidak melalui barang seperti sekarang.

“Kalau ini dilakukan tentu kita tidak lagi bicara penyaluran terbuka atau tertutup, tapi kita beralih ke subsidi yang tidak bergantung pada barang, tapi subsidi langsung ke masyarakat,” kata Satya, Jumat (27/9). ).

Menurut Satya, jika penyaluran subsidi dilakukan secara langsung maka daya beli masyarakat tidak akan terpengaruh dan inflasi bisa terjaga.

“Kami yakin apa yang disampaikan Menteri ESDM lebih kepada kesiapsiagaan dalam artian seputar masalah sosialisasi, sehingga kita berharap nanti ada solusinya, kenapa pada 1 Oktober dinyatakan tidak mungkin, itu yang pasti. . Terkait dengan sejauh mana sosialisasi dan saya berharap nantinya dengan kesadaran itu “mereka akan membentuk mekanisme yang tidak menimbulkan kerugian dalam kasus ini,” ujarnya. (bisa/fea)