Jakarta, Timohh News —

Kementerian Badan Usaha Milik Negara didirikan pada tahun kedua pemerintahan Presiden Jokowi. Mereka mencapai terobosan dengan membersihkan korupsi di pemerintahan.

Saat itu BUMN ibarat kotak Pandora yang penuh kesulitan dan permasalahan.

Pandora perlahan-lahan dibongkar. Baru pada 17 hari pertama periode kedua Jokowi, Kementerian BUMN yang saat itu dipimpin Eric Thohir langsung memecat salah satu direksi BUMN yakni Dirut Garuda I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau lebih dikenal Ari Askhara. Karena dia terlibat dalam masalah penyelundupan dan tata kelola perusahaan.

Setelah itu mereka melanjutkan pembersihan. Salah satunya di sektor keuangan.

Tak sampai sebulan, mereka langsung tancap gas menyelesaikan permasalahan di sektor keuangan pelat merah, khususnya yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri dengan mendatangi Kejaksaan Agung.

Pada saat itu; Jivasraya dan Asabri menghadapi masalah. Jivasraya sedang menghadapi masalah likuiditas saat itu.

Pada Oktober 2018, perusahaan terpaksa menunda pembayaran klaim yang telah jatuh tempo sebesar RUB 802 miliar.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut ada dugaan korupsi di Jivasraya yang menjadi penyebab permasalahan ini.

Badan tersebut memperkirakan pada Agustus 2019, negara mengalami kerugian sebesar Rp 13,7 triliun akibat dugaan korupsi.

Saat itu, Kejaksaan Agung menangkap lima tersangka kasus dugaan korupsi Jivasraya.

Mereka adalah mantan CEO Hendrisman Rahim, mantan kepala investasi dan keuangan Jiwasraya Syahmirwan, dan mantan CFO Jiwasraya Hari Prasetio.

Dua tersangka lagi dari pihak swasta adalah Presiden PT Hanson International Tbk Benny Tocrosaputro dan Komisaris Utama PT Trada Alam Mineral Tbk Heru Hidayat.

Sementara Asabri tengah terjerumus kasus dugaan korupsi terkait pengelolaan dana investasi. pensiun perwira TNI; Mantan Dirjen PT Asabri Mayjen (Purn) Adam Damri dan Letjen. Jenderal (Purn) Sonny Wijaja, serta mantan Direktur Investasi dan Keuangan Bakhtiar Efendi dan Hari Setianto serta mantan Kepala Investasi Bapak Ilham Vardana Siregar.

Mereka datang ke Kejaksaan Agung untuk melaporkan permasalahan di kedua BUMN tersebut.

Mereka mengaku banyak menemukan permasalahan di Jivasraya.

Persoalan tersebut sebenarnya sempat diungkap ke Jokowi sebelum akhirnya dibawa ke Kejaksaan Agung.

Usai melapor ke Jaksa Agung, Kementerian BUMN berupaya membersihkan dan memperbaiki Jivasraya dan Asabri.

Jivasraya

Bagi Jiwasraya, pembenahan dilakukan agar dana nasabah yang gagal dibayarkan perusahaan dapat dikembalikan.

Ya, ini bukan pekerjaan mudah. Pasalnya, Jiwasraya saat itu memiliki kewajiban sebesar Rp 16 triliun dan defisit solvabilitas sebesar Rp 28 triliun.

Oleh karena itu, Kementerian BUMN berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, OJK dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyelesaikan permasalahan ini agar dana nasabah dapat dikembalikan.

Koordinasi juga dilakukan dengan DPR. Dari koordinasi tersebut, Kementerian BUMN menemukan beberapa cara untuk menyelesaikan permasalahan di Jivasraya.

Salah satunya dari DPR. Pada tahun 2020, mereka merekomendasikan restrukturisasi Jiwasraya ke Kementerian BUMN.

Rekomendasi ini ditindaklanjuti oleh Kementerian BUMN. Bersama Kementerian Keuangan membentuk Tim Percepatan Restrukturisasi Jiwasraya dengan menerbitkan keputusan bersama Menteri Keuangan dan BUMN dengan nomor keputusan 143/MBU/05/2020 dan nomor 227/KMK.06/2020.

Sebagai kelanjutan dari restrukturisasi kebijakan Jivasraya, pemerintah juga telah membentuk IFG Life.

Restrukturisasi yang efektif. Hingga April 2021, 91,3 persen polis telah direstrukturisasi, menurut data perusahaan.

Hingga Desember 2023, proses restrukturisasi kebijakan telah diikuti sebanyak 99,7 persen.

Deputy Chief Executive Officer IFG Hexana Tri Sasongko menjelaskan melalui proses tersebut, sejak Desember 2020 hingga Desember 2023, telah terdapat 99,7 persen pemegang polis Jiwasraya yang mengikuti restrukturisasi polis, dengan manfaat polis pasca restrukturisasi sebesar Rp 38,1 triliun.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR pekan lalu, Hexana menyebutkan sebanyak 163.903 klaim polis asuransi senilai Rp 15,5 triliun dibayarkan dari pengalihan polis tersebut.

Selain pengalihan polis, IFG juga menerima pengalihan aset Jiwasraya sebesar Rp9,34 triliun.

“Akhirnya kita menyelesaikan tugas besar penyelesaian masalah Jivasraya. Kita berhasil menyelesaikannya dengan baik,” ujarnya.

Setelah menyelesaikan permasalahan Jiwasraya, IFG menjadi perusahaan asuransi terbesar di Indonesia.

Hal ini tercermin dari total bisnis pencatatan premi yang mencapai Rp 11,9 triliun pada akhir tahun 2023.

Ini adalah yang terbesar di antara para pesaingnya di industri.

Alasannya adalah; Perusahaan asuransi umum lainnya, termasuk Sinar Mas, hanya mencatatkan premi sebesar Rp 11,8 triliun, Astra Buana Rp 6,8 triliun, Askrida Rp 5,5 triliun, dan Tugu Pratama Rp 5 triliun.

“IFG telah menjadi perusahaan asuransi umum terbesar di Indonesia dengan pendapatan premi bruto atau GWP mencapai Rp 11,9 triliun dibandingkan kompetitor lainnya,” kata Hexana.

Asabri

Terkait kasus korupsi Asabry, Kementerian Badan Usaha Milik Negara segera membersihkan korupsi dengan melakukan pergantian jajaran kepengurusan.

Misalnya saja pada Agustus 2020, Kementerian BUMN langsung mencopot Soni Wijaja dari posisi CEO.

Soni yang menjabat bos Asabri sejak 29 Maret 2016 hingga 4 Agustus 2020 menjadi salah satu peserta kasus korupsi Asabri. Dia telah dijatuhi hukuman 18 tahun penjara atas perbuatannya.

Dia juga dijatuhi hukuman denda kompensasi sebesar 64,5 miliar rubel atas kejahatan tersebut. Ketimbang Soni, Kementerian BUMN menunjuk Wahiu Suparino sebagai Ketua Umum Asabri yang baru.

Kementerian BUMN juga telah menunjuk Irjen Kementerian Pertahanan Ida Bagus Purvalaksana Asabri sebagai Wakil Komisaris Utama.

Penunjukan itu untuk memperbaiki pemerintahan Asabri. Usai Asabri dilantik menjadi bos baru, Wahiu Suparino langsung tancap gas membenahi BUMN bermasalah yang dipimpinnya.

Dia menyiapkan beberapa strategi. Salah satunya adalah pembenahan manajemen organisasi dan investasi.

Optimalisasi bisnis, efisiensi biaya juga kami lakukan melalui sinergi pada klaster asuransi BUMN, pemulihan aset yang tertekan, dan restrukturisasi portofolio investasi, ujarnya pada 2021.

Perbaikan lainnya juga dilakukan dengan mewajibkan penggunaan bunga aktuaria khusus untuk asuransi sosial dan kewajiban pelayanan yang tidak didanai kepada Kementerian Keuangan.

Strategi lainnya adalah meningkatkan moral, integritas, kejujuran dan karakter direksi dan karyawan Asabri.

Berkat strategi tersebut, kinerja keuangan Asabri membaik. Dalam laporan keuangan Asabri yang telah diaudit tahun 2023, total asetnya mencapai 46,94 triliun rudimen atau meningkat 22,52 persen dibandingkan tahun 2022.

“Peningkatan efisiensi keuangan yang signifikan ini tidak lepas dari dukungan dan pengawasan yang kuat dari Kementerian Pertahanan dan BUMN yang menjadi landasan penting dalam pengambilan kebijakan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan,” kata Wahyu. pada saat itu.

Selain Jivasraya dan Asabri, perusahaan keuangan negara lainnya juga dikliring; TASPEN, Askrindo dan Jasindo.

Sebab, setelah Jivasraya dan Asabri, kasus korupsi juga terungkap di ketiga BUMN tersebut.