Jakarta, Timohh News –

7. Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024 tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden.

Perpres tersebut diteken pada 18 Oktober 2024 saat Jokowi masih menjabat sebagai presiden.

Prinsip inilah yang kemudian menjadi dasar penunjukan sederet penasehat dan utusan khusus presiden oleh pemerintahan payung Prabowo Subianto.

Diantaranya banyak nama beken seperti Rafi Ahmed, Luhut Binsar Pandzaitan, dan Miftah Maulana alias Gus Miftah.

Dalam salinan Perpres yang diunduh dari jdih.setneg.go.id, Selasa (22 Oktober), Perpres tersebut mengatur tentang keberadaan penasihat khusus presiden, utusan khusus presiden, dan utusan khusus presiden. Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden.

Untuk memudahkan Presiden dalam menjalankan tugasnya, ditunjuklah Penasihat Khusus Presiden dan Utusan Khusus Presiden.

Keduanya menjalankan fungsi khusus yang didelegasikan oleh Presiden, di luar yang terdapat dalam struktur organisasi kementerian dan lembaga pemerintah lainnya.

Penasihat khusus Presiden atau utusan khusus Presiden bertanggung jawab kepada Presiden, dan laporan pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Sekretaris Kabinet.

Tugas dan tanggung jawab Staf Khusus dan Utusan Khusus serupa, namun tidak sama. sedikit perbedaan Staf khusus

Keputusan Presiden final yang ditandatangani Jokowi ini menjelaskan bahwa Staf Khusus Presiden menjalankan fungsi tertentu yang dilimpahkan oleh Presiden yang sudah termasuk dalam struktur organisasi kementerian dan lembaga pemerintah lainnya.

Staf Khusus Presiden secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.

Pelaksanaan tugas Tim Khusus Presiden dikoordinasikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden yang ditunjuk oleh Presiden dari salah satu Staf Khusus Presiden. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Staf Khusus Presiden bertanggung jawab kepada Presiden.

Staf Khusus Presiden wajib menerapkan prinsip koordinasi yang baik, integrasi dan koordinasi dengan lembaga penyelenggara pemerintahan dalam pelaksanaan tugasnya.

Pasal 36(1) 2 berbunyi: Untuk melaksanakan tugas Staf Khusus Presiden dengan baik, Sekretaris Kabinet mengatur cara kerja Staf Khusus Presiden. 

Utusan Khusus Presiden melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Presiden, melampaui tugas-tugas yang sudah termasuk dalam struktur organisasi kementerian dan lembaga pemerintah lainnya.

Utusan Khusus Presiden bertanggung jawab kepada Presiden dalam melaksanakan tugasnya. 

Pasal 18(1) 3 Perpres ini berbunyi: Laporan tugas Utusan Khusus Presiden dikoordinasikan oleh Sekretaris Kabinet.

Pengangkatan dan tugas pokok Utusan Khusus Presiden ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Utusan khusus Presiden bisa berasal dari PNS atau non PNS.

Oleh karena itu, baik Staf Khusus maupun Utusan Khusus akan melapor kepada Sekretaris Kabinet, yang saat ini melapor kepada Mayor Teddy Indra Wizaya, Utusan Presiden Setiawan Ikhlas Utusan Khusus Presiden Bidang Perekonomian dan Perbankan, Utusan Khusus Presiden Trejita Anjani (DHF/GIL).